Situbondo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo bergerak cepat dalam menangani dampak gempa bumi yang mengguncang Kecamatan Banyuputih pada Kamis (25/9) lalu. Sebanyak Rp370 juta dari anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) resmi dialokasikan untuk membantu rehabilitasi rumah warga yang rusak akibat guncangan berkekuatan magnitudo 5,4 tersebut. Bantuan dijadwalkan mulai disalurkan pekan depan.
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menegaskan bahwa penanganan pascagempa merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melindungi warganya. “Seluruh perbaikan rumah korban gempa menjadi tanggung jawab Pemkab Situbondo. Kami pastikan bantuan segera cair agar masyarakat bisa kembali menempati rumahnya dengan aman,” ujar Bupati Rio saat konferensi pers, Selasa (30/9).
Berdasarkan pendataan, terdapat 145 rumah terdampak yang tersebar di empat desa, yakni Sumberejo, Sumberanyar, Sumberwaru, dan Wonorejo. Tingkat kerusakan yang dialami warga bervariasi, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga rusak berat. Dari hasil verifikasi teknis, tercatat 63 rumah rusak ringan, 23 rusak sedang, dan 57 lainnya mengalami kerusakan berat.
Bantuan rehabilitasi akan diberikan dalam bentuk uang tunai yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima. Nilainya disesuaikan dengan tingkat kerusakan, yakni mulai Rp1 juta hingga Rp30 juta per rumah. Mekanisme ini dipilih untuk memastikan transparansi sekaligus memudahkan warga membeli material bangunan maupun membayar tenaga kerja. “Selain material, anggaran juga mencakup upah pekerja serta biaya administrasi perbankan, sehingga korban tidak lagi dibebani biaya tambahan,” jelas Bupati Rio.
Gempa bumi yang terjadi pada Kamis sore (25/9) pukul 16.04 WIB sempat membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Data BMKG menunjukkan episentrum gempa berada di laut, sekitar 18 kilometer tenggara Desa Sumberwaru, dengan kedalaman 12 kilometer. Meski tidak berpotensi tsunami, guncangan cukup kuat sehingga merusak puluhan rumah warga.
Pemkab Situbondo berharap, pencairan bantuan ini dapat mempercepat proses pemulihan, sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Selain itu, pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pihak desa dan relawan untuk memastikan penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran.