SITUBONDO – Di tengah tantangan fiskal akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp104 miliar, Pemerintah Kabupaten Situbondo tetap menunjukkan komitmen terhadap sektor kesehatan, khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting. Sebanyak Rp2,8 miliar lebih dialokasikan untuk memberikan insentif kepada 5.698 kader posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa.
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, yang akrab disapa Mas Rio, menyampaikan langsung kebijakan tersebut saat menyerahkan insentif secara simbolis kepada para kader dari 17 kecamatan, pada Senin (6/10/2025).
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita harus menentukan prioritas. Dan kader posyandu adalah bagian penting dari prioritas kami dalam membangun kualitas kesehatan masyarakat, terutama dalam menekan angka stunting,” ujar Bupati.
Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para kader, Pemerintah Kabupaten Situbondo juga memastikan adanya peningkatan nilai insentif pada tahun anggaran 2026, dari sebelumnya Rp500.000 menjadi Rp600.000 per orang per tahun.
“Kami sudah mengalokasikan anggarannya untuk tahun depan, walaupun terjadi pengurangan dana dari pusat. Ini adalah wujud keberpihakan kami pada program-program strategis yang menyentuh langsung masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, dr. Sandy Hendrayono, menjelaskan bahwa penyaluran insentif dilakukan secara bertahap selama lima hari mulai tanggal 6 Oktober 2025.
“Insentif ini memang belum besar, namun kami berharap dapat menjadi motivasi tambahan bagi para kader untuk terus berkontribusi dalam kegiatan posyandu dan program pencegahan stunting di wilayah masing-masing,” ungkapnya.
Kader posyandu di Indonesia, mayoritas perempuan, memegang peran penting dalam pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Mereka berperan aktif dalam pemantauan pertumbuhan dan gizi balita, penyuluhan kesehatan ibu dan anak, serta pendampingan keluarga berisiko stunting.
Keputusan Pemkab Situbondo untuk mempertahankan bahkan meningkatkan insentif di tengah keterbatasan anggaran merupakan bentuk nyata komitmen politik dan moral dalam membangun sumber daya manusia sejak dini.
“Ini bukan semata soal nominal, tapi tentang keberpihakan dan investasi jangka panjang. Kader posyandu adalah pahlawan kesehatan di akar rumput, dan sudah sepatutnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah,” tutup Bupati.