SITUBONDO-Pemerintah Kabupaten Situbondo, menggelar rapat koordinasi dan evaluasi progres pembangunan dapur SPPG, bersama Korwil dan Satgas MBG di Kabupaten Situbondo, Selasa (12/5/2026).
Dalam Rakor yang dilaksanakan di ruang IR, Pemkab Situbondo akan mengambil tindakan tegas terhadap mandeknya pembangunan dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Kabupaten Situbondo.
Plt Sekda Pemkab Situbondo, yang juga Ketua Satgas MBG Akhmad Yulianto, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 41 titik pembangunan SPPG di Kabupaten Situbondo yang sama sekali belum menunjukkan progres fisik.
“Sampai hari ini kita masih menyisakan 41 titik pembangunan SPPG di Kabupaten Situbondo yang belum jelas progresnya, atau bisa kita katakan bahwa tidak ada progres sama sekali,” ujar Akhmad Yulianto.
Merespons kondisi tersebut, Pemkab Situbondo menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap para pengelola ke-41 titik SPPG tersebut pada Selasa pekan depan.
Mereka diwajibkan hadir dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) untuk memberikan pernyataan tertulis dan kepastian kesanggupan penyelesaian proyek.
Akhmad Yulianto menegaskan, pemerintah daerah tidak akan segan mengambil langkah ekstrem jika para mitra tersebut tidak mampu memberikan jaminan penyelesaian.
“Kalau tidak (sanggup), maka kita akan lakukan langkah-langkah. Yang pertama, kita akan mengusulkan untuk segera dilakukan cut-off. Atau kita akan mengganti titik-titik baru dan mitra-mitra baru, sehingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini bisa tetap berjalan,” tegasnya.
Terkait sebaran lokasi ke-41 titik bermasalah tersebut, Plt Sekda mengarahkan untuk berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) guna mendapatkan rincian data valid.
Pemkab Situbondo menilai pembiaran terhadap proyek mangkrak ini akan berdampak buruk pada roda perekonomian daerah.
“Tentu saja ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus, karena ini akan berpengaruh kepada spread effect ekonomi. Kita ingin ekonomi di Kabupaten Situbondo terus berjalan dan Situbondo terus berkembang,” tambahnya.
Mengenai pemicu mangkraknya proyek, pihak Pemkab menduga adanya indikasi mitra yang hanya sekadar mengamankan kapling lokasi tanpa ada kesiapan eksekusi sejak awal.
Namun, Pemkab juga tidak menutup kemungkinan adanya motif atau kepentingan lain yang belum terungkap. Hal tersebut yang akan digali lebih dalam pada rapat Satgas pekan depan.
Keterlambatan ini menjadi perhatian serius mengingat tingginya ekspektasi masyarakat terhadap realisasi program nasional ini.
“Kita sangat butuh MBG. Masyarakat banyak yang bertanya-tanya terkait dengan kebutuhan sekolah-sekolah, yang mana muridnya atau anak-anak mereka itu bisa mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator BGN Wilayah (Korwil) BGN Situbondo, M. Haikal Rizky, mengungkapkan dua kendala utama yang menyebabkan mandeknya proyek strategis tersebut.
Menurut Haikal, hambatan pertama terletak pada sistem konstruksi yang mengandalkan material impor.
“Rata-rata kendala di pembangunan adalah kekurangan bahan material. Bangunan ini tidak menggunakan batu konvensional, melainkan sistem rakitan cepat yang diimpor langsung dari Cina. Hambatan pengiriman material ini yang membuat proses pembangunan terhenti,” ujar Haikal.
Selain logistik material, faktor finansial menjadi batu sandungan kedua. Haikal menyebutkan bahwa pihak yayasan atau investor pengelola dapur-dapur tersebut kehabisan dana di tengah jalan.
“Dana atau investor yang dimiliki saat ini belum mumpuni untuk menuntaskan proyek,” tambahnya.
Proyek yang mangkrak ini bukan hanya bertumpuk di satu wilayah, melainkan tersebar luas. Haikal memastikan dari total 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo, masing-masing wilayah memiliki minimal satu titik proyek dapur BGN yang bermasalah.
Merespons kondisi ini, Korwil BGN Situbondo bergerak cepat melakukan koordinasi vertikal dan horizontal.
Pihaknya bersinergi dengan Forkopimcam, Forkopimda, serta Satgas MBG Kabupaten Situbondo untuk menyisir seluruh titik mangkrak.
Dalam waktu dekat, BGN bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Situbondo selaku Ketua Satgas akan memanggil para pengelola dari 41 titik tersebut.
“Kami akan kumpulkan mereka untuk menanyakan langsung kendalanya guna mencari solusi bersama. Namun, jika yayasan terkait tidak memiliki iktikad baik dan mangkir dari, kami mau tidak mau akan melaporkan hal ini ke pimpinan pusat,” tegas Haikal.
Saat ditanya mengenai kemungkinan sanksi terberat berupa pemutusan hubungan kerja (cut off) bagi pengelola yang membandel, Haikal tidak menampiknya.