Indonesia dalam kondisi ekonomi masyarakat masih belum stabil, pendapatan masyarakat Indonesia dibawah rata-rata, namun yang lebih ironisnya disetiap daerah menaikkan pajak, disusul dengan tunjangan DPR yang semakin tinggi.
Fenomena kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat sehingga menimbulkan polemik di ruang publik. Kebijakan yang diambil dalam konteks situasi ekonomi nasional yang belum stabil, justru akan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.
Kenaikan tunjangan anggota legislatif yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi rakyat menimbulkan pertanyaan serius terkait kepekaan sosial, legitimasi moral, serta tanggung jawab politik para wakil rakyat.
Jadi ini merupakan Ketimpangan antara Elit dan Rakyatnya. Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan berat, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, stagnasi daya beli, hingga tingginya angka pengangguran.
Namun di tengah realita tersebut justru keputusan menaikkan tunjangan DPR menimbulkan kesan bahwa para wakil rakyat lebih mementingkan kesejahteraan pribadi daripada mengutamakan kepentingan konstituennya. Hal ini akan memperlebar jurang ketidakadilan antara elit politik dan rakyat yang mereka wakili.
Dalam teori etika politik, seorang pemimpin atau wakil rakyat seharusnya menjadikan kepentingan publik sebagai prioritas utama. Kenaikan tunjangan di tengah kesulitan rakyat dapat dianggap sebagai bentuk moral hazard, di mana pengelolaan kekuasaan cenderung dipakai untuk kepentingan pribadi ketimbang kepentingan bersama.
Tidak hanya itu dalam kerangka ekonomi politik, dalam keputusan menaikkan tunjangan DPR juga menunjukkan adanya dominasi elit terhadap alokasi sumber daya negara. Ketika alokasi anggaran publik lebih banyak diserap untuk kepentingan birokrasi dan politik maka fungsi distribusi negara akan menjadi timpang.
Kebijakan publik yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat merupakan fondasi utama dalam membangun demokrasi yang sehat. Pejabat dituntut untuk menunjukkan empati politik serta mengedepankan solidaritas sosial dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.