Dalam kunjungan itu, Mas Rio didampingi jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag). Revitalisasi dilakukan sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang menginginkan pembenahan pasar terbesar di Situbondo yang telah puluhan tahun minim perbaikan.
"Ini permintaan masyarakat karena sudah 37 tahun tidak ada sentuhan apa pun. Sebagai pasar terbesar sekaligus sentra ekonomi di Situbondo, tentu harus kita rapikan dan perbaiki agar kembali menjadi pasar primadona," ujar Mas Rio.
Konsep revitalisasi akan mengubah wajah Pasar Mimbaan menjadi lebih modern, nyaman, dan tertata. Area tengah pasar akan dibangun menjadi ruang terbuka hijau (RTH) yang dilengkapi taman bermain anak dan area bersantai. Gerbang utama serta pembatas di depan deretan ruko juga akan dibongkar agar kawasan pasar lebih terbuka dan memiliki nilai estetika.
Selain itu, bangunan eks bioskop yang selama ini terbengkalai akan dibongkar dan dialihfungsikan menjadi ruang publik. Pemerintah berharap penataan tersebut mampu menarik kembali minat masyarakat berbelanja di pasar tradisional sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan para pedagang.
Pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Tahap pertama difokuskan pada penataan area utama pasar, sementara pengembangan kawasan sisi selatan akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
Sebagai upaya menghidupkan aktivitas ekonomi, Pemkab Situbondo juga merencanakan pemindahan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) ke lantai dua sisi selatan Pasar Mimbaan.
"Kita ingin menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Warga yang datang mengurus perizinan atau dokumen di MPP nantinya bisa sekaligus berbelanja di pasar. Dengan begitu, perputaran ekonomi di sini akan semakin hidup," kata Mas Rio.
Ke depan, Pasar Mimbaan diproyeksikan menjadi pusat perdagangan, pelayanan publik, sekaligus ruang aktivitas masyarakat dengan menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya lokal. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah juga akan mengundang para pedagang untuk membahas mekanisme relokasi sementara agar proses revitalisasi berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas usaha mereka.